haridunia.com – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memastikan tidak ada rencana mendesak untuk mendirikan Bank Umum Syariah (BUS) saat ini. Mereka memilih fokus memperkuat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terlebih dahulu sebelum melangkah ke level lebih besar. Pernyataan ini dilontarkan oleh Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas pada Minggu, 13 Juli 2025, sebagai respon atas desakan internal dari anggota.
Alasan Fokus pada BPRS dan Konsolidasi Internal
PP Muhammadiyah menyadari potensi besar untuk memiliki BUS, namun membutuhkan persiapan matang—dari permodalan, sumber daya manusia, jaringan, hingga teknologi informasi (IT) yang memadai.
OJK bahkan sudah menyurati PP Muhammadiyah agar melakukan merger antar BPRS di lingkungan persyarikatan sebagai langkah menuju pembentukan BUS di masa depan.
Proses konsolidasi ini menjadi pondasi penting agar organisasi keuangan syariah Muhammadiyah bisa tumbuh kuat dan menjadi cikal bakal BUS yang kredibel.
Progres Konversi & Izin Bank Syariah Coco
Hingga Juni 2025, BPR Matahari Artadaya yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA telah resmi dikonversi menjadi BPRS Matahari, memperoleh izin dari OJK untuk beroperasi secara syariah.
Kemudian PP Muhammadiyah mengimbau seluruh unsur persyarikatan untuk memindahkan dana pihak ketiga (DPK) ke BPRS Matahari sebagai upaya memperkuat basis likuiditas dan kepercayaan institusi.
Sistem ini diyakini mampu membangun ekosistem ekonomi Muhammadiyah yang inklusif dan mandiri sambil tetap menjaga nilai-nilai dakwah keuangan syariah.
Sikap OJK & Potensi Masa Depan
Menurut OJK, permohonan yang diajukan Muhammadiyah hanya bersifat konversi BPR ke BPRS, bukan permohonan mendirikan BUS baru.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyebut bahwa izin pendirian bank syariah milik Muhammadiyah sedang dalam proses dan kemungkinan keluar dalam waktu dekat—terkait BPRS Matahari sebagai prototipe.
Namun statusnya saat ini masih sebagai bank mikro syariah, bukan Bank Umum Syariah. Tantangan ke depan adalah menciptakan konsolidasi BPRS menjadi lembaga yang scalable dan siap berevolusi ke BUS.
Pernyataan Pimpinan Muhammadiyah dan Strategi Ke Depan
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, kepada media menekankan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru membentuk BUS karena prosesnya butuh persiapan sistematis dan bertahap.
Meski komitmen terhadap ekonomi syariah jelas kuat, Muhammadiyah mengedepankan pendekatan realistis dan rasional—memprioritaskan perbaikan dan konsolidasi struktur internal sebelum ambil langkah besar.
Strategi ini dipandang sebagai cara membangun pondasi yang lebih kokoh agar ke depan BUS bisa didirikan tanpa risiko tinggi.
Tantangan & Implementasi Konsolidasi BPRS
Muhammadiyah kini membawahi lebih dari 10 BPRS yang tersebar di berbagai daerah. Fokus konsolidasi dan standardisasi menjadi hal utama untuk menjadikan lembaga ini siap berkembang jadi BUS kelak.
Tantangan utama antara lain: memperkuat permodalan, memodernisasi sistem IT perbankan, meningkatkan kompetensi SDM, serta memperluas jaringan layanan.
Saat ini OJK menargetkan terbentuknya 3–5 bank besar syariah hasil konsolidasi jangka menengah guna meningkatkan daya saing industri nasional—Muhammadiyah berpotensi menjadi bagian primadona dari upaya tersebut.
Manfaat Ekonomi & Dakwah
Langkah konsolidasi ini tidak hanya soal finansial. Muhammadiyah melihat bank syariah sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat dan instrumental dakwah dalam bentuk lembaga keuangan yang etis dan inklusif.
Dengan menempatkan dana persyarikatan—sekolah, rumah sakit, amal usaha—pendanaan bergerak di dalam ekosistem internal syariah, menciptakan sirkulasi ekonomi yang memberdayakan anggota dan lingkungan.
Potensi hadirnya BUS Muhammadiyah kelak juga bisa menambah pilihan layanan perbankan syariah dengan nilai kepemimpinan moral dan integritas tinggi.
Meski memiliki potensi besar dan dorongan kuat dari anggota persyarikatan, Muhammadiyah tidak buru-buru mendirikan Bank Umum Syariah. Prioritas saat ini adalah memperkuat BPRS internal terlebih dahulu, melalui konversi, konsolidasi, dan peningkatan kapabilitas. Pendekatan ini lebih realistis dan bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas dan visi jangka panjang.
