Pendahuluan
Sidang paripurna DPR RI pada September 2025 akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pengesahan ini menjadi salah satu agenda politik dan ekonomi paling penting, karena akan menentukan arah pembangunan nasional selama setahun penuh.
Anggaran 2026 dirancang dalam suasana penuh tantangan: ketidakpastian global, ancaman resesi di beberapa negara maju, fluktuasi harga energi, dan tekanan geopolitik di kawasan. Namun, pemerintah tetap optimis menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% dengan strategi pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
Artikel ini akan mengupas isi utama Anggaran 2026, prioritas pemerintah, respons berbagai pihak, peluang serta risiko yang dihadapi, hingga implikasi jangka panjang bagi masyarakat Indonesia.
Latar Belakang Penyusunan Anggaran 2026
Anggaran 2026 disusun dengan mempertimbangkan tiga faktor utama:
Kondisi Global
Ekonomi global masih belum pulih sepenuhnya dari dampak pandemi COVID-19 dan gejolak geopolitik. Harga minyak dunia berfluktuasi tajam, perang dagang antara AS dan Tiongkok kembali memanas, serta ancaman krisis pangan global masih menghantui. Semua ini berpengaruh pada asumsi makro Indonesia.
Kondisi Domestik
Di dalam negeri, pemerintah menghadapi tantangan defisit fiskal, kebutuhan pembangunan infrastruktur, serta tekanan untuk memperbesar anggaran pendidikan dan kesehatan. Inflasi terkendali di kisaran 3,2%, tetapi harga pangan sering melonjak akibat distribusi yang tidak merata.
Agenda Politik
Pengesahan APBN 2026 juga tidak lepas dari agenda politik. Pemerintah ingin memastikan program prioritas Presiden bisa berjalan, sementara DPR berusaha mengakomodasi aspirasi daerah dan fraksi.
Isi Utama Anggaran 2026
APBN 2026 ditetapkan dengan total belanja mencapai Rp 3.500 triliun, dengan defisit sekitar 2,7% dari PDB.
Asumsi Dasar Ekonomi
-
Pertumbuhan ekonomi: 5,5%
-
Inflasi: 3,2%
-
Nilai tukar rupiah: Rp 15.200 per USD
-
Harga minyak mentah Indonesia (ICP): USD 75 per barel
-
Lifting minyak: 625 ribu barel per hari
Alokasi Belanja
-
Pendidikan: Rp 680 triliun, termasuk program beasiswa, peningkatan kualitas guru, dan digitalisasi sekolah.
-
Kesehatan: Rp 240 triliun, untuk memperkuat layanan primer, fasilitas rumah sakit, dan percepatan pemerataan BPJS.
-
Infrastruktur: Rp 450 triliun, meliputi jalan tol, transportasi publik, pelabuhan, serta proyek energi terbarukan.
-
Pertahanan: Rp 160 triliun, difokuskan pada modernisasi alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI.
-
Bansos: Rp 210 triliun, termasuk program bantuan langsung tunai, subsidi pangan, dan subsidi energi.
-
Transfer ke Daerah: Rp 900 triliun, dengan skema Dana Desa yang diperbesar.
Prioritas Pemerintah dalam Anggaran 2026
Pembangunan SDM
Pemerintah berfokus pada pendidikan dan kesehatan sebagai pondasi jangka panjang. Generasi muda diharapkan lebih siap menghadapi persaingan global.
Transisi Energi
Komitmen mengurangi emisi karbon mendorong pemerintah memperbesar porsi anggaran energi terbarukan. Pembangkit listrik tenaga surya dan angin mulai diperbanyak di daerah terpencil.
Digitalisasi
Pemerintah menargetkan 90% layanan publik sudah berbasis digital pada akhir 2026. Transformasi digital juga diharapkan meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran.
Penguatan UMKM
Melalui insentif pajak, kredit murah, dan program pelatihan, UMKM diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi inklusif.
Stabilitas Politik & Sosial
Bansos tetap dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat dan meredam potensi gejolak sosial.
Respons DPR & Publik
Fraksi Pendukung
Partai-partai koalisi pemerintah menyambut baik APBN 2026. Mereka menilai alokasi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sudah sesuai dengan janji politik.
Fraksi Oposisi
Sebaliknya, oposisi mengkritik besarnya belanja infrastruktur dan pertahanan, sementara anggaran ketahanan pangan dinilai kurang memadai. Mereka juga menyoroti risiko bertambahnya utang.
Ekonom
Banyak ekonom menilai target pertumbuhan 5,5% terlalu optimistis di tengah ketidakpastian global. Namun, mereka mengapresiasi upaya menjaga defisit di bawah 3% PDB.
Publik
Masyarakat memberi beragam respons. Ada yang senang dengan perluasan bansos, tetapi ada juga yang khawatir bantuan tidak tepat sasaran.
Peluang & Manfaat Anggaran 2026
-
Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
Dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan UMKM, pertumbuhan diharapkan bisa dirasakan lebih merata. -
Peningkatan Infrastruktur
Akses jalan, transportasi, dan energi terbarukan akan memperkuat konektivitas nasional. -
Kemandirian Energi
Transisi energi mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar. -
Kualitas SDM
Peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan akan berdampak positif pada kualitas sumber daya manusia. -
Stabilitas Sosial
Program bansos menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan.
Risiko & Tantangan
-
Defisit & Utang
Defisit 2,7% PDB masih cukup besar. Utang pemerintah diperkirakan menembus Rp 9.500 triliun pada 2026. -
Ketergantungan pada Komoditas
APBN masih rentan terhadap fluktuasi harga minyak dan batu bara. -
Korupsi & Kebocoran Anggaran
Pengawasan harus diperkuat agar dana benar-benar sampai ke masyarakat. -
Ketimpangan Daerah
Tidak semua daerah mampu menyerap dana transfer dengan optimal. -
Ketidakpastian Global
Resesi dunia, konflik geopolitik, dan perubahan iklim bisa mengganggu target pertumbuhan.
Implikasi Jangka Panjang
Ekonomi
Jika berhasil dilaksanakan, APBN 2026 bisa memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Namun, bila gagal, risiko utang menumpuk bisa menjadi beban generasi mendatang.
Politik
Pemerintah bisa mendapat legitimasi politik lebih kuat jika anggaran berjalan baik. Sebaliknya, kegagalan realisasi bisa dimanfaatkan oposisi sebagai senjata politik.
Sosial
Anggaran yang tepat sasaran bisa mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Namun, jika salah kelola, bisa memicu ketidakpuasan publik.
Penutup & Kesimpulan
Anggaran 2026 yang baru disahkan DPR adalah instrumen penting untuk menghadapi tantangan global dan domestik. Fokus pada SDM, infrastruktur, energi terbarukan, dan UMKM menunjukkan arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Namun, risiko besar tetap membayangi: defisit, utang, ketimpangan, dan ketidakpastian global. Keberhasilan Anggaran 2026 tidak hanya bergantung pada angka di atas kertas, tetapi pada implementasi yang disiplin, transparan, dan partisipatif.
Bagi masyarakat, Anggaran 2026 adalah janji yang harus diwujudkan pemerintah. Jika terlaksana dengan baik, Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan era baru.
